User Rating: 0 / 5

UMK-Setelah berhasil mendapat Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) tema A, Universitas Muria Kudus (UMK) pada tahun ini menjadi salah satu Perguruan Tinggi (PT) dari 279 PT negeri maupun swasta di Indonesia yang lolos proposal awal. Melalui surat Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (DIKTI) nomor : 07/D/T/2010 perihal hasil penyampaian hasil Proposal PHKI. UMK diundang untuk menyusun proposal lengkap.

Melalui surat dari Direktur Jendral (Dirjen) Fasli Jalal menyatakan, UMK diminta untuk mengikuti proses selanjutnya. Dirjen juga menekankan, proposal PTN/PTS 2010 yang lolos harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang ditentukan DIKTI.

Selain itu, untuk penyusunan proposal lengkap dan perbaikan, harus memerhatikan komentar reviewer saat pengajuan proposal awal. Seleksi pertama ini akan dilanjutkan dengan pengajuan proposal lengkap. Rencananya, bulan Juni mendatang akan dikumpulkan.

User Rating: 0 / 5

UMK-Universitas Muria Kudus (UMK) terus bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Sebagai pencetak generasi terdidik, Perguruan Tinggi (PT) ini memiliki rancangan strategi (renstra) dalam meluluskan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan kompeten. UMK terus berupaya memajukan dan mengembangkan mutu SDM melalui bidang akademik dan penunjang ketrampilan.

Lembaga Pendidikan (Lemdik) UMK, sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan, telah memporgramkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun ini, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran menjadi kajian konsentrasi bidang yang dipimpin oleh Ir. Endang Dewi Murinie, Msi ini.

Tahun ajaran 2010–2011, sistem KBK akan diimpelementasikan di semua progdi yang ada di UMK. Sebenarnya, pelaksanaan KBK sudah berjalan tapi belum mencapai keseluruhan. “Apalagi sistem ini telah disusun serta dibahas secara berkala di setiap prodi. Setiap dosen harus mengikuti pembuatan kajian KBK seperti metode, strategi pengajaran dan sebagainya, semua dosen diundang,” jelas dosen yang biasa disapa Bu Rini.

User Rating: 0 / 5

UMK-Bidang kemahasiswaan Universitas Muria Kudus (UMK) diminta meningkatkan prestasi dan kreatifitas masing – masing. Mahasiswa perlu berperan serta dalam kompetisi dan kegiatan perlombaan dari perguruan tinggi lain. Hal ini disampaikan Drs. Hendy Hendro HS, MSi saat ditemui Portal UMK di kantornya (5/4) kemarin.

Mahasiswa dihimbau untuk mempersiapkan diri dalam ajang kompetisi semaksimal mungkin. Bulan April dan Mei mendatang Pekan Seni Tingkat Daerah (Peksimida) akan digelar. Harapannya, mahasiswa dapat membawa nama baik Jawa Tengah di pentas nasional. Pada 8 April mendatang, ada debat Bahasa Inggris tingkat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI. Rencananya, UMK akan ikut dalam perlombaan tersebut diwakili dari jurusan Bahasa Inggris FKIP. “UMK cukup diperhitungkan di tingkatan Jawa Tengah,” jelas Hendy.

Pertemuan Perguruan Tinggi (PT) pada acara Hibah Kompetisi dalam Asosiasi Profesi Mahasiswa (APM) segera dilaksanakan. Tuan rumah kegiatan tersebut adalah kampus UMK yang akan diselenggarakan pada Kamis (8/4) ini. Turut mengundang para pimpinan PT lain di lingkungan Semarang. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang berbagai jurusan yang ada. Seperti Program Studi (Progdi) Managemen dan Akuntansi. Pesertanya, selain dari UMK, ada juga perwakilan dari STIE YPPI Rembang, UDINUS, USM, STEINU Jepara dan IKIP PGRI.

User Rating: 0 / 5

UMK-Implementasi pelayanan publik pada era otonomi daerah kabupaten Jepara menjadi tema pada studium general (kuliah umum) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) pada Sabtu (03/04). Kuliah umum ini bertempat di lantai III Gedung Pasca Sarjana dengan pembicara Bupati Jepara, Drs. Hedro Martoyo, MM dan dipandu oleh ketua Program, DR. Suparnyo.

”Kegiatan Studium General adalah salah satu kegiatan akademik di Program Magister Ilmu Hukum UMK. Haparan kami, melalui kegiatan seperti ini, dapat menambah bekal ilmu dari kalangan praktisi, terutama dalam mata kuliah Hukum Pelayanan Publik,” jelas Suparnyo saat memberi pengantar.

Dasar-dasar hukum tentang Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik menjadi materi bahasan Bupati Jepara dua periode tersebut. Menurut Hendro Martoyo, daerah Kabuoaten/Kota memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana datur dalam Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.