iden

UMK-Proses Pengecoran (casting) adalah salah satu teknik pembuatan produk dimana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Pengecoran juga dapat diartikan sebagai suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bagian-bagian dengan bentuk yang mendekati geometri akhir produk jadi. Proses pengecoran sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu traditional casting (tradisional) dan non-traditional (nontradisional).
Demikian penjelasan Sugeng Slamet, ST, MT, Dosen Teknik Mesin sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus (FT UMK). Menurut Sugeng keberadaan industri pengecoran di Kudus dan sekitarnya perlu pendampingan dari  FT UMK, terutama dalam pengembangan teknologi pengecoran. Karena sistem yang digunakan di kawasan pantura timur masih menggunakan sistem tradisional. Meskipun demikian pengecoran tradisional merupakan landasan dari sebuah industri baik kecil maupun besar. “Pengecoran sudah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak nenek moyang kita terbukti dengan adanya tombak baja,” jelas Sugeng.


UMK-Keluarnya Gayus Halomoan Tambunan dari dalam tahanan sebanyak 68 kali menjadi salah satu dari sekian fakta anomali potret penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan hukum tidak berdaya dalam menghadapi kuatan di luar hukum. Menurut DR. Suparnyo, SH, MS, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, hal itu disebabkan karena hanya hukum tertulis yang digunakan di Indonesia dan itu menyebabkan ketidakadilan Hukum.
Untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan hukum, menurut Suparnyo, lewat pendekatan tafsir “Hukum Progresif”. Hukum progresif dicetusnya oleh Profesor Satjipto Rahardjo. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang carut marut sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia.”Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Suparnyo.

Prinsip utama yang menjadi landasan hukum progresif adalah “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Jadi manusialah yang merupakan titik sentral dari perhatian hukum progresif. Prinsip tersebut ingin menggeser landasar teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law in the making) .”Hukum Progesif menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum yang peduli terhadap rakyat,” imbuh Suparnyo.


Menurunnya Bursa Efek Indonesia (BEI) dan meningkatnya inflasi Indonesia pada tahun 2011 menimbulkan kecemasan bagi pengamat dan pelaku usaha. Harga cabai yang pernah menembus harga Rp.120.000 ribu/kg bisa mengerek inflasi di Indonesia. Kecemasan serupa dirasakan oleh Febra Robiyanto, pengamat ekonomi, sekaligus staf pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (FE UMK).
Tidak hanya tingginya komoditas tertentu dari barang-barang kebutuhan pokok sebagai penyebab inflasi, menurut Febra, inflasi juga diperparah oleh terjadinya bencana alam diberbagai tempat di Indonesia “Banyak bencana yang menjadikan panen kita terganggu seperti gunung meletus dan banjir, sehingga suplay kebutuhan menjadi berkurang,” tambahnya.

Setidaknya, menurut Febra, ada empat komoditas  yang menjadi penyumbang terbesar terhadap angka inflasi di bulan Januari 2010 yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan cabe merah. Dalam hitungan Badan pusat statistik (BPS), beras saja sudah menyumbang inflasi 0,35%.

Sementara komoditas yang mengalami deflasi antara lain buah-buahan, emas, sandang, daging ayam dan telur. “Dalam laporan BPS banyak barang-barang yang justru deflasi karena ketersediaan barang yang cukup,” terang Febra. Menurut Febra, pemerintah harus bisa memberikan kontrol bagi pangan Indonesia. ”


UMK-Keberadaan Blackberry di Indonesia mulai mendapatkan kritikan. Ini terkait dengan pelanggaran Research in Motion (RIM) selaku memilik Blackberry yang dianggap telah melanggar tidak kurang dari tiga undang-undang Indonesia.  Yakni, UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU ITE), serta UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. “Kami mendukung penuh keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi (MENKOMINFO) Tifatul Sembiring,” ujar  Hera Setiawan, Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus (FT UMK).
Menurut Hera keberadaan RIM sudah kelewat batas. Hal ini terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh RIM, terlebih soal server yang tidak ada di Indonesia. “Seharusnya server itu ada di Indonesia karena pemerintah akan lebih leluasa memonitoring dan mengevaluasi keberadan RIM dan juga tidak lupa pajak dari RIM,” jelas Hera.
Alasan RIM tidak mau mendirikan server di Indonesia, tambah Hera,  murni tentang bisnis. RIM beranggapan Indonesia hanya sebuah pasar dan tidak perlu mempunyai pabrik (baca; server) yang membutuhkan biaya besar. “Coba seandainya itu seperti motor yang harus membutuhkan suku cadang dan SDM di Indonesia, pasti RIM akan mendirikannya di Indonesia,” tambah Hera.