iden

Mendesak, Revitalisasi Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

UMK-Kesadaran atas prinsip dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kian pudar. Selama 32 tahun Pancasila “dibajak” sebagai alat kepentingan politik dan kebijakan untuk asimilasi SARA oleh rezim Orde Baru. Akhirnya, masyarakat  menjadi alergi dan trauma untuk mengedapankan kedua prinsip tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Hamdi Muluk dalam Seminar Nasional Psikologi Multikulturalisme yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK) pada Senin (9/5) di Hotel Kenari Kudus.

 

Melalui makalahnya yang berjudul “Issu Multikultural di Indonesia; Kondisi Terkini dan Tantangan ke Depan”, Muluk membedah mengenai multikulturalisme Indonesia. Menurut Muluk, pada masa Orde Baru terjadi proses asimilasi. Sehingga orang etnis Cina harus berganti nama Indonesia. Saat ini, mengalami disorientasi, semangat kebebasan yang diusung justru memperlemah ikatan-ikatan di atara kelompok suku, agama, ras dan kebudayaan. Kondisi ini muncul beriringan ketika pemerintah gagal mengelola hampir semua sektor publik.
“Hilangnya kesadaran publik inilah yang semakin mempertebal rasa sektarianisme dan mengentalkan perasaan ingroup masing-masing kelompok,” jelasnya.
Senada dengan Muluk, Pembantu Rektor I UMK, Drs. Masluri, MM. dalam sambutannya mengatakan, saat ini nilai-nilai ke-Indonesiaan telah luntur.  Sesuatu yang sepele dapat berbuntut pada pertikaian. Hal ini menurutnya, salah satunya disebabkan elit yang tidak layak menjadi teladan.
“Jangan-jangan Indonesia sudah hilang? Akan tetapi tidak secara geografis, namun nilai dan karakter manusianya,” katanya.
Masluri juga khawatir oleh keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia dalam membentuk manusia yang cerdas akan tetapi gagal membentuk pribadi yang baik. Pasalnya, pelaku penyalahgunaan wewenang, baik itu dalam bentuk korupsi atau tindakan amoral lain, adalah produk dari pendidikan tinggi.
“Apalagi Mata Kuliah Pancasila sudah dihilangkan? Bagaimana pemahaman Pancasila akan tertanam?” katanya menegaskan.
“Kekerasan dan konflik selalu mewarnai Ke-Indonesiaan terkini. Kami prihatin atas realitas seperti ini,” kata Dekan Fakultas Psikologi, Drs. M. Suharsono, M.Si. sembari membandingkan dengan keharmonisan yang pernah terjalin pada masa awal berdirinya Negara Indonesia.
Melalui seminar seperti ini, Suharsono berharap dapat memberi kontribusi dalam rangka merekonstruksi kesadaran Bhineka Tunggal Ika. “Agar Indonesia ke depan lebih baik,” pungkasnya.
Revitalisasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
Akhir-akhir ini, kata Hamdi Muluk, gagasan multikulturalisme dan Bhineka Tunggal Ika semakin hilang dalam ruang diskusi dan interpretasi masyarakat Indonesia. Padahal, beberapa daerah telah mengindikasikan memunculkan gagasann dan upaya untuk disintegrasi. Sehingga menjadi kebutuhan untuk kembali menelaah dan membuka perdebatan nasional mengenai gagasan Bhineka Tunggal Ika dan gagasan multikultural versi indenesia.
Indonesia, kata Muluk, telah memiliki modal sosial besar berupa “Kesepakatan Bersama” dalam Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. “Keduanya perlu direvitalisasi agar menjadi basis kebijakan multikultural di Indonesia. Ini  adalah tantangan bagi masa depan,” ujarnya.
Sebuah kenyataan historis, kata Muluk, bahwa Indonesia  terbentuk oleh multi-nation. Di mana keragaman etnik, suku dan kebudayaan selanjutnya bersepakat untuk membentuk nation-state (negara bangsa). Kesadaran untuk mengikat keragaman inilah yang  oleh founding father membentuk prinsip Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
“Ketika hubungan SARA mengalami kecenderungan membawa konflik, menjadi sebuah keharusan untuk kembali mengingatkan akan platform bersama NKRI,” pungkas Muluk. (Farih/Hoery-Portal)