iden
Previous Next

WR I UMK: Perempuan dalam Pemilu Tidak Harus Sama Tapi Setara

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

UMK- Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus adakan webinar pojok pengawasan bertajuk "Peran Perempuan dalam Pemilu". Acara yang berlangsung secara hybrid , Kamis (12/5/2022) di Kantor Bawaslu Kudus ini, turut mengundang Wakil Rektor I Universitas Muria Kudus Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.C.N dan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus Mawar Hartopo sebagai narasumber. WR I UMK ini menyatakan, peran perempuan pada pemilu dan bidang politik  tidak harus sama tapi cukup setara. "Perempuan dalam politik masih menjadi issue yang seksi dan eksotik, namun belum mencapai titik kesetaraan bukan kesamaan" ucapnya.

Perempuan yang telah berkecimpung pada dunia politik dan partai politik selama 35 tahun ini menyatakan, kedudukan perempuan saat ini belum mencapai titik kesetaraan dikarenakan kaum perempuan masih mengalami dikotomi gender. Tidak hanya itu,regulasi dan budaya Indonesia yang ketimuran membuat perempuan masih terhambat dalam terjun didunia politik. Menurutnya perempuan tidak harus fifty-fifty dengan laki-laki pada dunia politik , namun setidaknya harus memiliki kesetaraan gender pada dunia politik sehingga potensi dan keunggulan perempuan dapat terekspose dan dimunculkan pada dunia politik.

Potensi dan keunggulan perempuan dalam dunia politik itu sangatlah besar, salah satunya dalam pemerintah dan pembangunan nasional. "Perempuan yang mau terjun dunia politik di tuntut untuk memiliki keunggulan komperatif dibanding laki-laki, karena perempuan itu lebih cermat, hati-hati , dan memiliki feeling lebih kuat", ucapnya. Tidak hanya itu perempuan juga harus memiliki mental baja yang kuat namun lentur dalam menghadapi kondisi dan situasi tertentu yang kompleks di dunia politik.

Senada dengan hal tersebut, Mawar Hartopo sebagai narasumber kedua menyatakan "Suara masyarakat akan tersalurkan langsung jika perempuan mau terjun langsung ke dunia politik", menurutnya politik itu susah susah gampang namun juga gampang-gampang susah. "Perempuan itu jangan takut tentang politik, karena perempuan itu bisa sebagai pemilih juga bisa menjadi calon yang dipilih, sebagai penyelenggara dan juga bisa menjadi pemimpin atau leader", tambahnya. Harapannya penyelenggaraan pemilu dan pesta demokrasi kedepan harus lebih mudah diakses, mudah diikuti masyarakat dan juga memiliki kesetaraan gender. Faktanya jumlah partisipasi kaum perempuan dalam pemilihan umum lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, namun jumlah calon legislatif dan pemimpin dari kaum perempuan masih disekitar 20% secara nasional.

Badan pengawas pemilu nasional mendorong dan siap mendukung 30% keterwakilan perempuan di parlemen 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan peran perempuan dalam dunia politik khususnya kabupaten Kudus masih sangat minim, dari 45 kursi keanggotaan legislatif hanya ada empat yang duduk di kursi dewan. "Peran perempuan sama pentingnya dengan laki-laki dalam partisipasi dan pengawasan pemilu, namun perempuan sekarang masih minim diberi ruang",imbuhnya.

Bawaslu Kudus siap mendukung dan mensuskseskan keterwakilan perempuan sesuai dengan pasal 65 ayat (1), UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR,DPD, dan DPRD yang menyatakan "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". (Humas-Linfokom)