iden

Hindari Perilaku Korupsi, Salah Satunya Menyontek

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

UMK – Perilaku korupsi harus dipahami oleh mahasiswa, karena perlaku korupsi itu nantinya akan menajdi bibit korupsi. Perilaku korupsi antara lain, sering menitip absen, menyontek, plagiat, proposal palsu, gratifikasi ke guru/dosen, mark up anggaran kegiatan, hingga penyalahgunaan dana beasiswa.

Pegawai Direktorat Jejaring Pendidikan, Kediputian Bidang Pendidikan, dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Siti Patimah mengatakan, perilaku korupsi harus dihilangkan sejak awal. ”Karena dari sanalah bibit korupsi itu muncul,” katanya saat mengisi Sapamaba UMK Sabtu (10/9/2021).

Untuk itu, mahasiswa harus menghilangkan perilaku korupsi sejak awal perkuliahan, jangan sampai perilaku tersebut terjadi karena akan berdampak negatif. Pemuda harus menajdi salah satu pelopor untuk memutus mata rantai korupsi yang ada di negeri ini.

Sebenarnya, dari data ada, korupsi sudah ada menyentuh dari kalangan usia muda. Seperti MNZ (33 tahun), kasus wisma atlet, EDP (32 tahun) kasus suap PON 2011, MFA (31 tahun) kasus suap PON 2011, dan WON (30 tahun) kasus TPPU alokasi DPID 2010.

Untuk itu, mahasiswa juga harus memiliki sifat jujur dalam menjalani hidupnya, jangan sampai muncul perilaku-perilaku korupsi. Apalagi anak muda juga memiliki peluang untuk menjadi pejabat. ”Perlu diingat, korupsi berpotensi dilakukan oleh semua orang,” terangnya.

Dampak korupsi sendiri cukup besar, seperti berdampak kepada kemiskinan, kerusakan alam hingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi. Kerusakan alam bisa terjadi ketika ada izin-izin yang diobral atau dikeluarkan tidak sesuai aturan, namun dengan suap izin bisa keluar.

Biaya ekonomi tinggi seperti ketika ada izin impor bawang, ada suap yang diberikan kepada pejabat yang berwannag atas impor, maka biaya akan tinggi. Karena penguasaha juga akan memasukkan biaya suap dalam menentukan harga jual bawang atau barang yang diimpor nantinya.

Selain itu, adanya korupsi KTP elektronik hingga Rp 2,5 triliun ternyata jika dihitung untuk beberapa pembangunan dan beasiswa pendidikan sangat bersar dampaknya. Anggaran KTP elektronik yang dikorupso ketika dibuatkan bangunan pos lintas bats negara bisa mendapatkan 15 pos.

Jika untuk membuat jembatan gantung dimana beberapa daerah sangat membutuhkannya, ternyata bisa mencapai 1000 jembatan gantung. Selain itu jika dana yang dikorupsi digunakan untuk besiswa KIP, bisa untuk 2,3 juta siswa.

Dia menambahkan, KPK terus melakukan beberapa strategi pemberantasan korupsi, antara lain dengan penindakan, tujuannya untuk memebrikan efek jera agar takut melakukan korupsi. Lalu pencegahan, tujuannya agar tidak bisa melakukan korupsi, caranya dengan perbaikan sistem. Lalu pendidikan, tujuannya untuk membangun nilai-nilai kejujuran agar ornag tidak mau korupsi. ”Salah satunya dengan mengisi seminar seperti saat ini,” jelasnya.(sol)