iden

Naik Kelas, Pembeda Produk Wajib Dimiliki UMKM

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

UMK – Inovasi dan pembeda produk menjadi hal penting dalam proses pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, untuk pengembangan juga dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak, biasanya kerjasama ada persyaratan terkait pajak atau harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Hal tersebut menjadi kesimpulan saat kegiatan seminar dengan tema ‘Strategi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif’. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Kajian Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus (UMK).

Pelaku UMKM Muria Batik Yuli Astuti mengatakan, dalam proses pengembangan usaha batiknya, memang butuh perjuangan keras. Apalagi pada awal merintis pada 2005, pembatik Kudus sudah tidak ada. ”Saat itu ada pelatihan membatik, namun tindaklanjutnya masih belum ada,” katanya kemarin (10/01/2019).

Akhirnya dia memutuskan untuk belajar ke Solo dan daerah lainnya, dia melakukannya dengan mengendarai motor dari Kudus – Solo. Banyak kenangan saat itu, mulai dari kehujanan hingga ban bocor di tengah hutan Purwodadi.

Namun karena kecintaannya akan batik, kondisi tersebut tak membuatnay patah semangat. ”Saat itu sama sekali tidak ada pikiran proses belajarnya nantinya akan menghasilkan uang, motif ekonomi saat itu tidak ada, hanya cinta batik dan ingin melestarikannya,” terangnya.

Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata usaha batiknya mulai brjalan hingga saat ini makin dikenal. Tentunya dengan kerjasama banyak pihak, teramsuk dengan UMK yang pernah memfasilitasi dalam beberapa even.

Terkait dengan pajak, memang semula agak kaget karena pernah didatangi petugas pajak usai muncul pemberitaan tentang dirinya di media massa. ”Ketika ingin berkembang, memang butuh beberapa syarat, salah satunya NPWP,” ujarnya.

Karena kerjasama dengan instansi lain yang memfasilitasi biasanya membutuhkan NPWP. Artinya memang harus menjadi wajib pajak yang selalu melaporkan setiap tahun.

Narasumber dari KPP Pratama Kudus Bekti Wijayanti mengatakan, pajak untuk UMKM mengalami penurunan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omset. ”Ini merupakan fasilitas yang diberikan UMKM,” jelasnya.

Dengan penurunan tersebut, pihaknya membidik penambahan pembayar pajak daris ektor UMKM. Sehingga walaupun pajaknya turun, namun ketika jumlah pembayar naik tentunya penerimaan pajak dari UMKM juga akan besar.

Dari data yang ada, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak amsih kecil, baru 2,2 persen. Padahal pelaku usaha dari UMKM sebanyak 92 persen, artinya tenaga kerja juga cukup banyak.

Pajak UMKM 0,5 persen adalah objek PPh PP 23, UMKM yang dikenaik fasilitas pajak 0,5 persen dari omset adalah penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan omset yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Namun ketika melebihi Rp 4,8 miliar, maka akan dikenai ketentuan umum pajak pengahsilan pasal 17 ayat 1 huruf a bagi wajib pajak orang pribadi dan pasal 17 ayat 2a atau pasal 31E untuk undang pajak pengahsilan bagi wajib pajak badan. ”Kami dari pajak selalu berdoa agar omset pengusaha UMKM meledak,” imbuhnya.

Untuk pengembangan usaha agar naik kelas, biasanya memang membutuhkan NPWP. Karena kerjasama dengan instansi selalu ditayanyakan memiliki NPWP atau tidak.(linfokom)