iden

Target 100 Hari Kabinet SBY

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Waspadai Arus Globalisasi

UMK- Kabinet Susilo Bambang Yudoyono (SBY) jilid II baru saja dilantik. Berbagai pro dan kontra muncul menanggapi komposisi kabinet tersebut. Ada yang optimistis, tapi banyak pula yang pesimistis. Lalu bagaimana mahasiswa UMK menanggapi persoalan itu?

Dimas, mahasiwa Fakultas Ekonomi, mengaku tak menaruh harapan muluk-muluk terhadap kabinet SBY. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertatih-tatih, mustahil mampu bisa diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun. Lebih-lebih seratus hari, jelas itu mustahil. Yang perlu diwaspadai saat ini justru ancaman globalisasi, tegasnya.

Menurut Dimas, dengan kondisi masyarakat yang serba susah, kabinet SBY harus memperkuat perekonomian dalam negeri dulu, sehingga dampak dari globalisasi mampu bisa diatasi. Hal ini bisa dilihat ketika diawal pemerintahan SBY dulu menaikkan BBM. Dampaknya hingga kini masih terasa. Ini, akibat dari pemahaman ekonomi luar negeri yang kurang diantisipasi, jelasnya.

 

Ilham, mahasiswa Fakultas Pertanian, juga berpendapat sama. Bahwa ekonomi kerakyatakan, dengan membadayakan ekonomi rakyat, yang berbasis pada pertanian, butuh perhatian serius pemerintah. Sebab, diakuinya, Indonesia sebagai negara agragris, tidak bisa menyelekan persoalan ini. Ekonomi kerakyatan, yang berpihak pada rakyat kecil harus mendapat prioritas. Pemerintah jangan hanya memperhatikan yang punya duit banyak saja, ungkapnya.


Aktivis pencinta alam itu menuturkan, kalau Indonesia berorientasi pada kemajuan, maka kondisi ekonomi rakyat yang belum merata, harus benar-benar diutamakan. Jangan sampai rakyatnya sendiri justru ditinggalkan. Ini penting, selesaikan dulu problem kerakyatan ini, pesannya.

 

Selain masalah ekonomi yang segera mesti diselesaikan, baik Dimas mapun Ilham, menegaskan, hal yang tak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah pemberantasan korupsi. Di tengah ekonomi yang belum stabil ini, semua pejabat harus berpikir untuk kesejahteraan rakyat, tidak hanya kelompoknya saja yang diurusi. Hukum juga harus ditegakkan. Hukum tidak hanya untuk orang kecil saja, orang-orang besar yang merugikan negara juga harus ditindak tegas. Jangan tebang pilih, imbuh Dimas pada reporter portal. (Hoery/Miun-portal)