Menu

Menyoal Hari Bhayangkara

Oleh Hidayatullah

PERINGATAN hari jadi suatu institusi dapat mengambil berbagai momentum yang dianggap penting, termasuk Polri. Polri memperingati hari jadinya setiap 1 Juli, mengambil  momentum disatukannya Polri dengan TNI/ABRI.

Momentum ini dipandang penting, mengingat semasa Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era Orde Lama, sering terjadi benturan antarangkatan bersenjata. Kemudian, sejak Oktober 2005, Polri mereformasi diri menjadi Polisi Sipil.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah momentum penyatuan Polri satu atap dengan TNI/ABRI masih relevan untuk konteks saat ini?

Alasan penyatuan Polri–TNI/ABRI sendiri, untuk menghindari benturan antarangkatan, sebenarnya bukan alasan yang strategis, tetapi semata alasan praktis yang terbukti bukan pertimbangan yang terlalu tepat. Terbukti, sampai saat ini masih sering terjadi benturan antara dua institusi tersebut.

Bahkan, momentum memperingati Hari Bhayangkara tersebut, oleh Satjipto Rahardjo dipandang sebagai ‘’kesalahan besar’’ menyatukan dua institusi yang doktrin dan fungsinya berbeda.

Polri yang bertugas ‘’menjaga keamanan domestik’’, tidak dapat  diwujudkan  dengan cara–cara militeristik dan menggunakan kekerasan.  Berdasarkan kajian Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM pada 1998–1999, penampilan Polri yang militeristik dipersepsikan negatif masyarakat. antara lain mengancam, membuat tidak nyaman, mempersulit dan persepsi negatif lain.

Persepsi negatif tersebut, dalam kapasitas yang dinamis, masih melekat sampai hari ini. Contoh sederhana, Polri belum mampu menjamin masyarakat terbebas dari ulah oknum Polri yang gemar  melakukan ‘’penyelesaian damai di tempat’’ pada pelanggar lalu lintas.

Khittah Sejati
Upaya memperbaiki ‘’kesalahan besar’’ sudah diupayakan dengan mereformasi Polri menjadi sipil. Reformasi ini dilatarbelakangi pemikiran mengembalikan kesejatian Polri yang memang bukan bagian dari TNI/ABRI.

Jargon ‘’melindungi dan melayani’’ pun nampak sebagai peran unik Polri sebagai aparat penegak hkum, sekaligus pelindung dan pelayan masyarakat. Dua tugas yang seolah saling bertentangan ini diilustrasikan Satjipto Rahardjo dengan ‘’tertanam’’ di masyarakat.

Kata ‘’tertanam’’ ini menegaskan, keberhasilan tugas Polri tergantung bagaimana Polri menyiasiati hubungannya dengan masyarakat. Secara teoritik, Friedman memandang, dasar reformasi Polri ini bukan satu–satunya institusi yang dominan dalam mewujudkan keamanan domestik.

Kini, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan disinergikan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik LSM, pengusaha, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

Para pakar kepolisian pun, banyak yang kemudian mengharapkan Polri kembali pada khittah jati dirinya. Sehingga, apabila reformasi Polri menjadi Polisi Sipil merupakan jalan yang benar,  maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat atas perubahan mendasar tersebut?

Jika penampilan polisi masih militeristik, bisa ditoleransi dengan pertimbangan tugas polisi sebagai penegak hukum. Namun masyarakat umum memandang, belum banyak perubahan yang dirasakan masyarakat dari perubahan tersebut.

Polisi lalu lintas dengan sepatu boots-nya setinggi hampir selutut, masih menjadi sosok yang menakutkan bagi masyarakat di jalan raya. Voorijder dengan suara sirine meraung–raung masih terlihat angkuh di mata masyarakat, yang terkadang untuk urusan yang tidak mendesak, seperti memberi pengawalan khusus Kapolres yang akan meninjau lokasi bencana.

Kantor Polisi pun masih menjadi bangunan yang menyeramkan dengan petugas yang umunya tidak ramah, tak terkecuali saat masyarakat mengurus SIM atau STNK. Kendati belum melalui penelitian yang teruji validasinya, namun itulah gambaran masyarakat tentang sosok polisi dengan segala atributnya yang telah mereformasi diri menjadi Polisi Sipil.

Di sini lah kemudian makna strategis program Pemolisian Masyarakat (Polmas)dan terbentuknya Forum Kemitraan Polisi–Masyarakat (FKPM) di tingkat desa/kelurahan yang dicanangkan sekitar tahun 2007.

Program ini  memiliki makna strategis, yakni Polisi duduk bersama dengan tokoh masyarakat menyelesaikan perkara–perkara ringan yang terjadi. Menarik, karena Ketua FKPM bukan Polisi yang ditugaskan di desa/kelurahan (Babinkamtibmas), melainkan dari tokoh masyarakat.

Secara struktur organisasi, FKPM tak berbada jauh dari tesis Friedman, bahwa  polisi bukan kekuatan dominan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Sayang, di banyak tempat, FKPM selesai setelah pembentukan dan tak ada pembinaan intensif yang dilakukan Polri.

Lepas dari semua, jika peringatan hari jadi Polri tetap 1 Juli, meski ditemukan ketidaktepatan momentum  yang dijadikan dasar, maka momentum reformasi Polri menjadi Polisi Sipil bisa dijadian dasar untuk men-sah-kan sebagai Hari Bhayangkara yang baru.

Ada dua alasan kuat yang bisa dikemukakan di sini. Pertama; kalau kesejatian Polri benar sebagai Polisi Sipil, maka tidak sepatutnya dasar peringatan hari jadi Polri berangkat dari momentum yang salah; Polri menjadi bagian dari TNI/ABRI.

Kedua; proses panjang. Reformasi Polri menjadi Polisi Sipil adalah proses panjang dan melelahkan, sehingga membutuhkan pengawalan kebijakan dari para pemangku kepentingan termasuk masyarakat, tempat keberadaan Polri ‘’tertanam’’.

Ataukah Polri sendiri justru merasa nyaman dengan kondisi ambigu seperti sekarang ini, yakni sipil berwajah militer. Namun jika hendak pada kesejatian diri, yakni Polri ada untuk bangsa dan negara, maka Hari Bhayangkara yang tepat adalah Oktober. Mengenai kapan tepatnya, tentu perlu kajian mendalam di internal institusi Polri sendiri. (*)

 

Dr. Hidayatullah, SH. MHum.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) dan sekretaris Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM) UMK 2015 – 2018.

Info Kopertis Wilayah VI

Info RISTEKDIKTI

Tajug

Informasi, Inspirasi dan Penumbuh Harapan

Oleh Dr. Suparnyo SH. MS.

9 Februari, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Untuk itu, secara pribadi maupun institusi, Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers kita akan semakin baik secara kualitas, sehingga benar-benar bisa mengambil peran maksimal sebagai pilar keempat demokrasi.


Kepedulian Sosial Pasca Ramadhan

Oleh H. Suparnyo

Tak terasa, Ramadhan 1437 H / 2016 M akan segera berlalu dan Idul Fitri sudah di depan mata. Selama Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak amal ibadahnya, salah satunya ditandainya dengan tumbuhnya rasa kepedulian sosial atau kedermawanan.


Ramadhan dan Etos Keilmuan Santri

Oleh H. Suparnyo

Mengawali tulisan ini, atas nama pimpinan Universitas Muria Kudus (UMK), saya ucapkan selamat menunaikan puasa Rama-dhan 1347 H. / 2016 M. kepada segenap sivitas akademika UMK secara khusus dan umat Islam sedunia umumnya.


Read More

Pengunjung

06805619
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
109
248
1943
6800280
5339
15138
6805619

IP: 192.168.1.34
Jam Server: 2019-12-14 03:56:41

Kami memiliki 74 tamu online

UMK DI GOOGLE MAP

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Desain - 43.1%
Warna - 16.5%
Menu - 11.8%
Tata Letak - 23.3%
Tidak Ada - 5.3%

Total votes: 399

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum

Manajemen

Pendidikan Dasar

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top