Mengangkat Harkat Relawan Bencana

Oleh Kasmi’an

Setiap kali bencana terjadi di negeri ini, satu elemen penting yang tidak bisa dinafikan keberadaan dan perannya dalam melakukan evakuasi dan operasi SAR, yaitu relawan bencana yang umumnya tergabung di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kepanjangan organisasinya di tingkat kabupaten/ kota (BPBD).

Hal itu bisa kita saksikan pula dalam bencana tanah longsor di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sejak 24 Maret lalu.  Para relawan saling bahu membahu mengevakuasi korban bencana dan rentetan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Tak bisa disangkal, para relawan, sebagaimana bisa disimak dalam berbagai pemberitaan di media massa, perannya sangat penting. Bahkan bisa dibilang, tanpa keberadaan relawan bencana itu, kegiatan evakuasi korban bencana dan rentetan kegiatan yang melingkupinya, tidak akan maksimal.

Pertanyaannya kemudian, apakah para relawan itu juga dipikirkan keselamatannya dalam tugas kemanusiaan yang seringkali dilakukannya? Ini menjadi pertanyaan penting untuk diajukan, karena dalam setiap kegiatan Search and Rescue (SAR), para relawan juga rentan menghadapi risiko-risiko atas keselamatannya.

Undang-undang (UU)No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana merupakan peristiwa (rangkaian peristiwa)yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkanoleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dengan kata lain, dampak yang ditimbulkan bencana itu multikompleks. Maka BNPB/ BPBD tidak bisa hadir sendiri untuk melakukan evakuasi dan kegiatan turunan yang ada, melainkan membutuhkan peran-peran pihak lain, khususnya relawan bencana.

Semua pihak, baik negara, masyarakat, dan pihak-pihak lain harus saling bahu membahu dalam menghadapidan menanggulangibencana, serta saat melakukan recovery pasca-bencana, yang dalam pemahaman umum disebut disaster management triangle.

Butuh Perhatian

Menjadi relawan bencana adalah tugas  yang mahaberat. Perlu kewaspadaan ekstra agar para relawan itu tidak menjadi korban dalam tugas kemanusiaan yang dijalaninya. Sehingga, jaminan atas kesehatan relawan pun sebenarnya harus mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah.

Namun fakta yang terjadi, tidak ada jaminan kesehatan yang diberikan kepada para relawan yang dengan tulus ikhlas menyumbangkan dedikasi dan tenaganya untuk tugas kemanusiaan yang mahamulia.

Jangankan jaminan kesehatan resmi melalui program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), anggaran (tunjangan) untuk mendapatkan fasilitas kesehatan jika terjadi sesuatu (kecelakaan) dalam menjalankan tugasnya pun tidak ada.

Tak pelak, dalam praktik di lapangan, jika ada salah satu relawan yang mengalami kecelakaan dalam tugas SAR menghadapi bencana, maka teman-temannya melakukan iuran untuk membantu rekannya berobat.

Ini adalah fakta yang sungguh ironis. Satu sisi, relawan bencana itu bertugas membantu pemerintah dalam tugas di tempat terjadinya bencana. Namun jika sang relawan mengalami kecelakaan, biaya berobat ditanggung sendiri.

Dalam bahasa sederhana, maka pepatah ‘’habis manis sepah dibuang’’ ini menjadi fakta yang tidak bisa dimungkiri. Maka pemerintah mestinya memikirkan hal ini, yaitu bagaimana agar para relawan bencana baik di BNPB/ BPBD, itu diperhatikan keselamatannya dan mendapatkan jaminan kesehatan jika menghadapi musibah dalam tugas.

Sayang, hingga kini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang relawan, sehingga munculPeraturan Kepala (Perka) BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Dalam Perka BNPB disebutkan, bahwa relawan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas. Sudah lebih dari empat tahun Perka ini dikeluarkan, namun hingga kini, aktualisasinya dilapangan, khususnya dibidang perlindungan hukum jaminan kesehatan relawan,masih belum terwujud.

Kehadiran negara (pemerintah) dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada para relawan bencana, adalah sebuah keniscayaan. Dengan itulah, maka relawan dalam menjalankan tugas-tugas kerelawanannya, akan maksimal, karena mereka tidak dirisaukan jika sesuatu menimpa dirinya dengan adanya jaminan dari pemerintah.

Akhirnya, jaminan kesehatan terhadap para relawan bencana ini sangat layak diberikan, sebagai apresiasi pemerintah (negara) atas jasa-jasanya, yang merupakan bentuk kepedulian untuk menghormati harkat dan marwahnya sebagai relawan dan manusia yang telah melakukan tugas-tugas kemanusian dengan tulus ikhlas. Wallahu a’lam. (*)

 

Kasmi’an,

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (MIH UMK). Relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.