Menu

Mengangkat Harkat Relawan Bencana

Oleh Kasmi’an

Setiap kali bencana terjadi di negeri ini, satu elemen penting yang tidak bisa dinafikan keberadaan dan perannya dalam melakukan evakuasi dan operasi SAR, yaitu relawan bencana yang umumnya tergabung di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kepanjangan organisasinya di tingkat kabupaten/ kota (BPBD).

Hal itu bisa kita saksikan pula dalam bencana tanah longsor di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sejak 24 Maret lalu.  Para relawan saling bahu membahu mengevakuasi korban bencana dan rentetan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Tak bisa disangkal, para relawan, sebagaimana bisa disimak dalam berbagai pemberitaan di media massa, perannya sangat penting. Bahkan bisa dibilang, tanpa keberadaan relawan bencana itu, kegiatan evakuasi korban bencana dan rentetan kegiatan yang melingkupinya, tidak akan maksimal.

Pertanyaannya kemudian, apakah para relawan itu juga dipikirkan keselamatannya dalam tugas kemanusiaan yang seringkali dilakukannya? Ini menjadi pertanyaan penting untuk diajukan, karena dalam setiap kegiatan Search and Rescue (SAR), para relawan juga rentan menghadapi risiko-risiko atas keselamatannya.

Undang-undang (UU)No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana merupakan peristiwa (rangkaian peristiwa)yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkanoleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dengan kata lain, dampak yang ditimbulkan bencana itu multikompleks. Maka BNPB/ BPBD tidak bisa hadir sendiri untuk melakukan evakuasi dan kegiatan turunan yang ada, melainkan membutuhkan peran-peran pihak lain, khususnya relawan bencana.

Semua pihak, baik negara, masyarakat, dan pihak-pihak lain harus saling bahu membahu dalam menghadapidan menanggulangibencana, serta saat melakukan recovery pasca-bencana, yang dalam pemahaman umum disebut disaster management triangle.

Butuh Perhatian

Menjadi relawan bencana adalah tugas  yang mahaberat. Perlu kewaspadaan ekstra agar para relawan itu tidak menjadi korban dalam tugas kemanusiaan yang dijalaninya. Sehingga, jaminan atas kesehatan relawan pun sebenarnya harus mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah.

Namun fakta yang terjadi, tidak ada jaminan kesehatan yang diberikan kepada para relawan yang dengan tulus ikhlas menyumbangkan dedikasi dan tenaganya untuk tugas kemanusiaan yang mahamulia.

Jangankan jaminan kesehatan resmi melalui program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), anggaran (tunjangan) untuk mendapatkan fasilitas kesehatan jika terjadi sesuatu (kecelakaan) dalam menjalankan tugasnya pun tidak ada.

Tak pelak, dalam praktik di lapangan, jika ada salah satu relawan yang mengalami kecelakaan dalam tugas SAR menghadapi bencana, maka teman-temannya melakukan iuran untuk membantu rekannya berobat.

Ini adalah fakta yang sungguh ironis. Satu sisi, relawan bencana itu bertugas membantu pemerintah dalam tugas di tempat terjadinya bencana. Namun jika sang relawan mengalami kecelakaan, biaya berobat ditanggung sendiri.

Dalam bahasa sederhana, maka pepatah ‘’habis manis sepah dibuang’’ ini menjadi fakta yang tidak bisa dimungkiri. Maka pemerintah mestinya memikirkan hal ini, yaitu bagaimana agar para relawan bencana baik di BNPB/ BPBD, itu diperhatikan keselamatannya dan mendapatkan jaminan kesehatan jika menghadapi musibah dalam tugas.

Sayang, hingga kini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang relawan, sehingga munculPeraturan Kepala (Perka) BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Dalam Perka BNPB disebutkan, bahwa relawan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas. Sudah lebih dari empat tahun Perka ini dikeluarkan, namun hingga kini, aktualisasinya dilapangan, khususnya dibidang perlindungan hukum jaminan kesehatan relawan,masih belum terwujud.

Kehadiran negara (pemerintah) dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada para relawan bencana, adalah sebuah keniscayaan. Dengan itulah, maka relawan dalam menjalankan tugas-tugas kerelawanannya, akan maksimal, karena mereka tidak dirisaukan jika sesuatu menimpa dirinya dengan adanya jaminan dari pemerintah.

Akhirnya, jaminan kesehatan terhadap para relawan bencana ini sangat layak diberikan, sebagai apresiasi pemerintah (negara) atas jasa-jasanya, yang merupakan bentuk kepedulian untuk menghormati harkat dan marwahnya sebagai relawan dan manusia yang telah melakukan tugas-tugas kemanusian dengan tulus ikhlas. Wallahu a’lam. (*)

 

Kasmi’an,

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (MIH UMK). Relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.

Info Kopertis Wilayah VI

Info RISTEKDIKTI

Tajug

Informasi, Inspirasi dan Penumbuh Harapan

Oleh Dr. Suparnyo SH. MS.

9 Februari, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Untuk itu, secara pribadi maupun institusi, Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers kita akan semakin baik secara kualitas, sehingga benar-benar bisa mengambil peran maksimal sebagai pilar keempat demokrasi.


Kepedulian Sosial Pasca Ramadhan

Oleh H. Suparnyo

Tak terasa, Ramadhan 1437 H / 2016 M akan segera berlalu dan Idul Fitri sudah di depan mata. Selama Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak amal ibadahnya, salah satunya ditandainya dengan tumbuhnya rasa kepedulian sosial atau kedermawanan.


Ramadhan dan Etos Keilmuan Santri

Oleh H. Suparnyo

Mengawali tulisan ini, atas nama pimpinan Universitas Muria Kudus (UMK), saya ucapkan selamat menunaikan puasa Rama-dhan 1347 H. / 2016 M. kepada segenap sivitas akademika UMK secara khusus dan umat Islam sedunia umumnya.


Read More

Pengunjung

06750443
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
589
472
1406
6747333
4629
7075
6750443

IP: 192.168.1.34
Jam Server: 2019-06-18 14:14:15

Kami memiliki 12 tamu online

UMK DI GOOGLE MAP

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Desain - 43.1%
Warna - 16.5%
Menu - 11.8%
Tata Letak - 23.3%
Tidak Ada - 5.3%

Total votes: 399

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum

Manajemen

Pendidikan Dasar

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top