Logika Terbalik Mendikbud

M.Nafiul Haris

Belum genap sebulan menjabat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sudah membikin heboh. Anak sekolah, khususnya SD dan SMP, menurut dia, perlu bersekolah sehari penuh. Konsep ini, kata Menteri Muhadjir, demi mengakomodasi kesibukan orang tua. Pulang dari kantor, pukul 5 sore, ayah dan ibu bisa sekalian menjemput putra-putrinya dari sekolah.

Gagasan sekolah seharian (full-day school) sebetulnya tidak baru. Tak sedikit sekolah swasta yang menerapkan jam belajar sehari penuh, diselingi waktu bermain, makan siang, dan tidur siang. Hal ini biasanya dilakukan sekolah swasta yang bagus dan berstandar internasional. Guru-gurunya kreatif, fasilitas sekolah nyaman, suasana belajar pun menyenangkan.

Lebih dari soal plus-minus sekolah seharian, yang patut kita soroti adalah cara Menteri Muhadjir melontarkan gagasan. Tanpa kajian mendalam, Muhadjir langsung menyodorkan konsep. Apalagi dia mengklaim usulnya sudah mendapat lampu hijau dari Presiden dan Wakil Presiden. Proyek percontohan kabarnya segera dilakukan di sekolah-sekolah negeri, yang menurut Muhadjir, untuk mengetes pasar. 

Wajar saja jika pernyataan Muhadjir itu memancing kritik keras. Pertimbangan kesibukan orang tua, dengan jam kerja pukul 9 sampai pukul 5, terasa Jakarta-sentris. Bagaimana dengan petani, nelayan, juga pengusaha yang irama kerjanya berbeda? Bagaimana dengan aneka kegiatan di luar sekolah, bermain bola atau layang-layang, yang seharusnya dinikmati anak usia SD dan SMP? Lalu, bagaimana dengan bocah yang menggembalakan kambing atau sapi sepulang sekolah?

Konsep sekolah seharian memang ideal. Anak-anak mendapat tempat yang aman dan nyaman sehari penuh, sementara ibu-bapaknya bekerja. Namun hal itu hanya berlaku jika semua prasyarat terpenuhi: jumlah dan kualitas guru, kenyamanan gedung, dan makan siang memadai, serta berbagai fasilitas lain tersedia.

Persoalannya, kesenjangan antara kualitas guru dan sarana pendidikan begitu luas. Masih banyak sekolah dengan fasilitas minim. Tidak sedikit pula sekolah yang berlokasi di labirin lembah dan bukit yang harus ditempuh dengan berjalan kaki berjam-jam. Jika kebijakan sekolah seharian diterapkan, bukan tidak mungkin jurang kualitas pendidikan antara kota dan daerah bakal semakin lebar.

Belakangan, setelah kritik menderas, Muhadjir menjelaskan gagasan itu masih dalam kajian mendalam. Dia juga menegaskan konsep sekolah seharian tidak berarti anak di dalam kelas sehari penuh. Tentunya sebagai seorang menteri, Muhadjir semestinya sadar kebijakan publik harus melalui kajian komprehensif. Prinsip evidence-based policy (kebijakan berbasis data dan bukti) harus ditegakkan. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dikaji, barulah kebijakan dirumuskan. Tanpa kajian mendalam tentang arah dan strategi pendidikan, publik akan tergopoh-gopoh dipaksa mengikuti kemauan pejabat.

Nasib Sekolah Reyot

Setiap kali ganti menteri ganti kebijakan juga terjadi. Masyarakat memunculkan istilah itu terutama karena perubahan kebijakan di dunia pendidikan. Perubahan biasanya terjadi akibat pimpinan di kementerian berganti orang. Kita mengenal Kurikulum 2013 yang dihentikan pada sebagian sekolah ketika terjadi pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan. Kini ada wacana lagi untuk mewujudkan sekolah sehari penuh oleh menteri yang baru.

Wacana itu tak lain digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy yang belum lama menggantikan Anies Baswedan. Ia menggagas metode full day school dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama untuk memperbanyak materi pendidikan karakter katanya. Peserta didik tidak melulu diajarkan aspek-aspek akademis. Menteri pun memastikan full day school bukan berarti belajar sehari penuh di sekolah, tetapi murid lebih banyak diajarkan mengenai pendidikan karakter.

Gagasan Menteri Muhadjir mendapat respons dari Wapres Jusuf Kalla yang mendorong adanya proyek percontohan. Banyak sekolah swasta saat ini telah menerapkan metode tersebut. Misalnya SDIT lewat pemanfaatan sebagian waktu sekolah untuk bermain, hafalan kitab suci, dan mengenalkan siswa pada kondisi alam. Dengan begitu, peserta didik diharapkan memiliki mental kuat seiring dengan kemampuan akademiknya.

Sekolah percontohan itu penting sebelum penerapannya dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai, sekolah sehari penuh diimplementasikan sebelum adanya kajian matang. Para tenaga pengajarnya perlu memiliki kemampuan menyampaikan pendidikan nonakademis. Kecakapan guru akan menentukan siswa merasa betah belajar di sekolah. Murid-murid akan menjadi bosan ketika cara belajar-mengajar minim improvisasi.

Yang paling penting tentunya perubahan kurikulum atau tambahan ajaran untuk menyesuaikan waktu. Penyusunan kurikulum baru tidaklah mudah mengingat banyak fasilitas pendukung di sekolah masih minim. Katakanlah buku bacaan, apakah sekolah memiliki sarana perpustakaan yang memadai bagi siswa di luar buku-buku mata pelajaran. Jangankan buku, ruang untuk belajar mengajar saja banyak yang memprihatinkan.

Bagi sekolah di perkotaan, relatif tidak menjadi persoalan. Bagaimana jika diterapkan di wilayah pelosok dengan keterbatasan transportasi, sarana, dan prasarana sekolah? Program yang bagus pada tataran wacana belum tentu tepat secara empiris. Program sekolah sehari penuh perlu dikaji mendalam, mempertimbangkan berbagai kendala pendidikan. Memperbaiki gedung sekolah reyot bisa jadi lebih urgen dibanding yang lain.(*)

M Nafiul Haris,

Staf redaksi Website dan Tabloid Info Muria Humas Universitas Muria Kudus(UMK). Artikel ini dimuat di Koran Wawasan, 19 Agustus 2016.