Menu

Meruhaniahkan Hukum

Oleh Subarkah

FAKTA penegakkan (supremasi) hukum di Indonesia, masih menunjukkan pendekatan kekuasaan belum pada pendekatan hukum. Hukum sampai sekarang belum bisa menjadi panglima. Ironisnya, ini ditambah dengan pertikaian lembaga penegak hukum, yakni antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sampai tiga jilid, yang mengusik rasa keadilan.

Ironi-ironi ini, harus menjadi perhatian dan diatasi secara cepat oleh pemimpin negeri ini. Sebab, sebagai negara yang menganut demokrasi dalam menata sistem pemerintahannya, pemimpin yang dipilih mesti mengedepankan keadilan sosial dan berani menegakkan supremasi hukum.

Sebab, antara supremasi hukum dan kepemimpinan sendiri, memiliki keterkaitan yang sangat erat, dilihat dalam perspekif historis perkembangan hukum Eropa. Ide supremasi hukum (rule of law) yang menempatkan hukum pada statusnya yang tertinggi (the supreme state of law) tidak tergantung pada hadirnya kekuasaan.

Ada banyak rambu-rambu yang terkait penegakan hukum di Indonesia. Antara lain Pasal 29 (1) UUD 1945 bahwa Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Pasal 1 UU No.4/2004, ‘’Kekuasaan kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; Pasal 3 (2) UU No.4/2004, ‘’Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila’’.

Selain itu, ada Pasal 4 (1) UU No.4/2004, peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” serta Pasal 8 (3) UU No.16/2004, “Demi keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah’’.

Dengan beberapa aturan yang ada ini, jelas sudah, bahwa dalam konteks mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penegakan hukum harus menjadi fokus utama proses reformasi.

Pentingnya Hukum

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, manusia senantiasa melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan proses interaksi dengan masyarakat lain tanpa henti;

Agar hubungan bisa berlangsung dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya ketertiban. Sebab, ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat.

Esmi Warassih Puji Rahayu (2001) mengemukakan, untuk mencapai ketertiban, harus didukung norma-norma, yaitu petunjuk tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia yang lain. Norma-norma itu meliputi norma agama, norma kebiasaan, norma susila dan norma hukum.

Maka, dalam kontek kehidupan bermasyarakat, perlu disepakati dan disadari arti penting hukum bagi masyarakat bernegara (political community). Karenanya, fungsi hukum harus ditingkatkan terus menerus, dan kesadaran hukum ditanamkan sedalam-dalamnya pada masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana utama bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam konteks sosiologis, adagium “ubi societas ibi ius” (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), maka hukum sebenarnya adalah baju masyarakat (clothes of society), sehingga hukum harus  sesuai dengan masyarakat.

Namun perlu disayangkan, banyak kasus di mana seseorang menganggap hukum itu remeh atau menganggap hukum itu lebih baik dihindari dari pada ditepati(dita’ati), yang lazim disebut dengan pelecehan hukum. Perlu disadari, pelecehan terhadap hukum ini akan menjadi bumerang bagi yang bersangkutan, dan akan melemahkan (merugikan) di sisi lain.

Meruhaniahkan Hukum

Manusia merupakan pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, mengingat legal system is not a machine; it is run by human beings. Maka untuk mewujudkan keadilan, faktor  (perilaku) manusia tidak sekadar dilihat dari apa yang nampak, tetapi juga harus memahami proses penegakan hukum.

Sudah semestinya agenda supremasi hukum di Indonesia dikembalikan pada beberapa pendekatan penting, yakni juridis-ilmiah-relegius, kultural relegius, juridis-konstektual, juridis-comparatif yang berwawasan global.

Tujuan dari berbagai pendekatan di atas, adalah dalam rangka meruhaniahkan hukum di Indonesia. Meminjam bahasanya Noto Hamidojo, bahwa tanggung jawab jurist ialah meruhaniahkan hukum itu sendiri.

Dengan pengertian, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Hazairin, “Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah kristiani bagi umat Kristen, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha”.

Upaya meruhaniahkan hukum ini, pada gilirannya diharapkan hukum bisa berjalan dengan semestinya, yang tentu saja harus ditopang dengan keberadaan penyelenggara negara dan para penegak hukum yang dipilih, adalah sosok-sosok yang tahan uji dan mampu bekerja dalam tekanan.

Semoga supremasi (keadilan) hukum di Indonesia di masa-masa mendatang, tidak lagi hanya sekadar wacana di ruang diskusi dan seminar, melainkan sebuah kenyataan yang akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. (*)

 

Subarkah, S.H. M.Hum,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), kandidat Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Info Kopertis Wilayah VI

Info RISTEKDIKTI

Tajug

Informasi, Inspirasi dan Penumbuh Harapan

Oleh Dr. Suparnyo SH. MS.

9 Februari, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Untuk itu, secara pribadi maupun institusi, Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers kita akan semakin baik secara kualitas, sehingga benar-benar bisa mengambil peran maksimal sebagai pilar keempat demokrasi.


Kepedulian Sosial Pasca Ramadhan

Oleh H. Suparnyo

Tak terasa, Ramadhan 1437 H / 2016 M akan segera berlalu dan Idul Fitri sudah di depan mata. Selama Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak amal ibadahnya, salah satunya ditandainya dengan tumbuhnya rasa kepedulian sosial atau kedermawanan.


Ramadhan dan Etos Keilmuan Santri

Oleh H. Suparnyo

Mengawali tulisan ini, atas nama pimpinan Universitas Muria Kudus (UMK), saya ucapkan selamat menunaikan puasa Rama-dhan 1347 H. / 2016 M. kepada segenap sivitas akademika UMK secara khusus dan umat Islam sedunia umumnya.


Read More

Pengunjung

06987914
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
1025
1589
8170
6966130
9096
36605
6987914

IP: 192.168.1.45
Jam Server: 2020-08-08 18:27:06

Kami memiliki 21 tamu online

UMK DI GOOGLE MAP

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Desain - 43.1%
Warna - 16.5%
Menu - 11.8%
Tata Letak - 23.3%
Tidak Ada - 5.3%

Total votes: 399

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum

Manajemen

Pendidikan Dasar

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top