Subarkah Terpilih Pimpin Forkom Respek Kudus

KUDUS – Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Muria Kudus (UMK), Dr. Subarkah SH. M.Hum terpilih sebagai ketua Forum Komunikasi (Forkom) untuk Penanggulangan Kebencanaan (Respek) Kabupaten Kudus.

Subarkah terpilih memimpin forum ini, dalam pertemuan stakeholders Penanggulangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana (PRB-PB) di Ruang Rapat Lantai II Gedung Rektorat UMK, Sabtu (4/3/2017). Dia didampingi Hidayat Noor dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (PP LPBI) NU Kabupaten Kudus yang didaulat menjadi sekretaris.

Pertemuan itu dihadiri berbagai unsur, yakni dari DPRD Kudus, Dinpora Kudus, TNI, Polri, UMK, PT. Djarum, PT. Wings Surya, PT. Mubarokfood Cipta Delicia, BPBD Kudus, Pengurus Pusat LPBI NU, LPBI NU Kudus, Fatayat NU Kudus, dan Pemerintah Desa Karangrowo.

Perlu Sinergi  

Pada kesempatan itu, dibahas berbagai persoalan kebencanaan dan strategi untuk mengantisipasi dan melakukan pengurangan risiko bencana. menurut Rurit Rudiyanto, diperlukan sinergi dalam penanggulangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Pengurus PP LPBI NU itu mengutarakan, sinergi ini menjadi penting, karena fakta di lapangan, seringkali ada 'benturan' antara masing-masing relawan. ''Pentingnya sinergi adalah agar tidak ada benturan. Di lapangan, tak jarang saat bencana yang terjadi tidak besar, relawannya banyak. Sebaliknya, ketika bencana yang terjadi besar, relawannya malah sedikit,'' ungkapnya.

Rurit mengakui, di masing-masing seperti TNI dan Polri, telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan bencana, termasuk LPBI NU. ‘’Agar tidak jalan sendiri-sendiri, harus ada sinergi di lapangan,'' tegasnya.

Selain itu, disinggung pula keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus, apalagi di kabupaten ini sudah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

''Secara nasional, memang sudah ada aturan terkait dengan penanggulangan bencana, hanya saja ini bersifat umum di Indonesia. Perda sendiri dibutuhkan, karena diharapkan aturan tersebut berbasis karakter lokal yang ada,'' paparnya.

Terkait Perda, Subarkah menilai, bahwa sudah waktunya Kabupaten Kudus memiliki Perda Penanggulangan Bencana. sebab, realitasnya, bencana sering terjadi di kabupaten ini, baik longsor, banjir, dan yang baru terjadi adalah puting beliung di Desa Honggosoco (Jekulo) dan Desa Kandangmas (Dawe) baru-baru ini.

''Dengan adanya Perda Penanggulangan Bencana, maka kerja-kerja penanggulangan bencana akan bisa dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan baik. Mari kita dorong agar Perda Penanggulangan Bencana di Kudus segera terwujud,'' tuturnya. (Eros-Portal)