Perlukah Internasionalisasi Pendidikan Tinggi?

Sumber kampus.okezone.com Kamis, 22 Desember 2011
JAKARTA - Salah satu pasal dalam draft Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) membahas tentang internasionalisasi pendidikan tinggi. Pertanyaannya, apakah internasionalisasi pendidikan tinggi ini diperlukan dan memberi manfaat bagi pendidikan tinggi Indonesia?

Pasal 32 RUU PT menyatakan, Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui (a) penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional, (b) Kerja sama internasional antara lembaga penyelengara pendidikan tinggi Indonesia dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain; dan (c) penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

Pasal ini menurut anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar, membeberkan fakta bahwa dalam ranah internasionalisasi pendidikan, institusi pendidikan tinggi Indonesialah yang menjalin kerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

"Akan tetapi yang patut kita kemukakan di sini ialah, sejauh mana manfaat kerja sama tersebut?" ujar Raihan dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Kamis (22/12/2011).

Raihan mengkhawatirkan, jika RUU PT disahkan dan pasal 32 ini lolos dalam pembahasan, maka penerapan ayat (c) dalam pasal tersebut akan membuka peluang bagi perguruan tinggi asing bermunculan di Tanah Air. Jika demikian, perguruan tinggi nasional dan asing akan berkompetisi dalam menguasai 'pasar mahasiswa'.


Pertanyaan selanjutnya, ujar Raihan, apakah peluang serupa akan tercipta bagi perguruan tinggi nasional di pasar luar negeri, misalnya dengan membuka kampus di negara lain?

"Pasal terkait internasionalisasi dalam RUU PT harus dikaji secara cermat. Di satu sisi, RUU ini seharusnya melindungi eksistensi perguruan tinggi nasional. Di sisi lain, RUU ini pun harus menjadi pendorong bagi tiap perguruan tinggi kita untuk bisa bersaing dalam kancah persaingan global," ujar Raihan menegaskan.

Masalah kesejajaran perguruan tinggi nasional dengan asing juga menjadi poin perhatian lainnya dari Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Raihan memaparkan, pasal 1 ayat (1) draft RUU PT menyatakan, internasionalisasi adalah proses menyejajarkan perguruan tinggi dalam pergaulan internasional.

Pasal ini, menurut Raihan, dapat diartikan bahwa posisi perguruan tinggi kita masih belum sejajar dengan negara lain. Dengan demikian, internasionalisasi pun diperlukan untuk mencapai kesejajaran itu.

Raihan mengkritik, perlukah kampus-kampus nasional menyejajarkan diri mengikuti standar yang ditetapkan secara internasional? Padahal, perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki karakteristik tersendiri.

"Karakteristik ini unik, dan tidak harus disamakan dengan standar yang dibuat berdasarkan kacamata global. Bahkan, bisa jadi justru kita sendiri yang seharusnya menyebarluaskan nilai-nilai dan karakteristik itu ke tengah-tengah masyarakat global," tandas Raihan.(rfa)