Publikasi : Tampak Baliho Nikah Masal Terpampang di depan pintu masuk UMK/Foto : Ulin

 

Gondang Manis, UMK Menikah menjadi kebutuhan bagi siapa saja. Bahkan, perbuatan menikah telah dianjurkan Allah SWT melalui kitab suci-Nya, Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadist nabi, bahwa seorang muslim yang telah menikah akan memperoleh tiga puluh persen dari imannya. Lalu, bagaimana bila tak punya biaya menikah?
Kali ini Yayaysan Pembina Universitas Muria Kudus (UMK) akan menyelenggarakan nikah masal se-kabupaten Kudus. Ketentuannya cukup mudah, peserta berasal atau warga berdomisili di Kudus dan sekitarnya. Dengan usia minimal 19 tahun untuk mempelai pria dan 16 tahun untuk wanita. Peserta juga beragama Islam dan tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain (poligami).


UMK-Wajah-wajah ceria tampak pada para wisudawan-wisudawati Universitas Muria Kudus (UMK) ke-43, yang dikukuhkan Rabu (28/10) kemarin. Para orang tua dan kerabat yang mendampingi pengukuhan wisuda mereka juga tak kalah cerianya.

Keceriaan mereka kini semakin lengkap. Karena mereka tak perlu menunggu terlalu lama untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, mulai tanggal 30 Oktober 9 November 2009, secara resmi pendaftaran CPNS dibuka. Mereka pun bebas memilih formasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dengan memilih daerah yang dikehendaki, termasuk di sekitar daerah pantura, seperti Kabupaten Kudus, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang. Sebab, di daerah tersebut juga membutuhkan ratusan tenaga. (lebih lengkapnya bisa buka cpns.jatengprov.go.id).

Di Kabupaten Kudus sendiri membuka penerimaan CPNS dari pelamar umum berjumlah 244 orang. Jumlah tersebut terbagi atas tenaga guru sebanyak 128 orang, tenaga kesehatan sebanyak 74 orang, dan tenaga teknis sebanyak 42 orang
Sementara di Kabupaten Jepara total membutuhkan 401 CPNS. Jumlah ini terbagi untuk formasi pendidikan/guru sebanyak 221, formasi kesehatan 221 dan formasi teknis administrasi 76.

 


UMK-Upaya civitas akademika Universitas Muria Kudus (UMK) akan mengapresiasi prestasi mahasiswanya tidak hanya dalam bentuk beasiswa saja, tetapi juga akan diberi piagam penghargaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih karena telah ikut mengharumkan nama UMK.

Demikian dikatakan Pembantu Rektor III UMK, Drs Hendy Hendro HS, Msi. Menurut Hendy, piagam penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang berpretasi sebagai bentuk reward. Hingga saat ini, hal itu masih kita bahas dengan Rektor (Prof. Dr. dr, Sarjadi, Sp.PA) bagaimana bentuk dan mekanismenya nanti, jelas Hendy.

Bentuk apresiasi piagam penghargaan itu, sesuai dengan visi dan misi UMK. Di mana, visi UMK adalah menjadi universitas kebudayaan (culture university) yang menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, berkepribadian luhur, berilmu, berteknologi dan seni. Sementara misinya adalah membentuk insan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; mengembangkan insan yang berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual dan fisik; dan mengembangkan insan yang profesional dengan kemampuan kepemimpinan serta berjiwa kewirausahaan untuk mendukung daya saing bangsa.


Perlu Perda Pengatur CSR

UMK-Meski Corporete Social Responsibilty (CSR) belum memiliki regulasi secara jelas sehingga banyak perusahaan yang belum melaksanakan program tersebut, tetapi Suparnyo SH, MS, sebagai salah satu pembicara dalam diskusi mahasiswa yang melibatkan lima Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) di Jawa Tengah ini tetap menganggap bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan. Sebab, memajukan pendidikan adalah bagian dari implementasi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) sehingga masyarakat bisa cerdas.

Lontaran Suparnyo pun mampu menghangatkan suasana diskusi yang mengangkat tema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pendidikan ini. Sebab, kemudian muncul pertanyaan dan komentar yang menggelitik dari para mahasiswa. Misalnya seperti diungkapkan Lusi, peserta diskusi dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang. Dia mempertanyakan beasiswa yang diberikan perusahaan kepada perguruan tinggi sulit diawasi. Karena itu, Lusi justru mengusulkan bentuk beasiswa itu bisa diimplemtasikan dalam hubungan saling menguntungkan.