Menu

Artikel

Perkawinan Kaum Samin Terancam

Di Kudus terdapat ratusan penganut aliran kepercayaan Samin. Mereka tersebar antara lain di daerah; Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Desa Larekrejo, Desa Kutuk (Kecamatan Undaan),  Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring (Kecamatan Jekulo), Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor(Kecamatan Jati).
Di Kudus, prosesi adat perkawinan penganut Samin sering mendatangkan kontroversi dan dianggap tidak sah secara hukum. Perkawinan Kaum Samin tidak melibatkan pemerintah, baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Catatan Sipil, sehingga tidak formal karena tidak tercatat dalam administrasi pemerintah.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik di Kudus, Zamhuri, anggapan masyarakat tersebut tidak sepenuhnya benar. Perkawinan Kaum Samin dianggap tidak sah oleh masyarakat karena mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada administrasi pemerintah. Padahal, pada penganut aliran kepercayaan (agama) mayoritas masyarakat, juga terjadi hal demikian. Dimana pernikahan cukup dilaksanakan secara adat keagamaannya.

Setelah era reformasi, tutur Zamhuri, masyarakat Samin mendapatkan kebebasan dalam menjalankan adat, budaya, dan keyakinannya. Termasuk dalam melaksanakan tata cara perkawinan menurut adat dan tradisi masyarakat Samin. “Apalagi adat perkawinan Samin telah mendapatkan pengakuan terhadap perkawinan penganut kepercayaan,” tukasnya.
Hal itu dijamin oleh Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006.
Jadi, tambah Zamhuri, secara hukum perkawinan mereka adalah sah karena dijamin undang-undang, namun tidak terdapat dalam administrasi. “Administrasi khan tugasnya tidak untuk mengesahkan, tapi UU yang mengesahkan,” tegas lelaki yang juga menjabat sebagai Humas Universitas Muria Kudus (UMK)ini.
Zamhuri menyarankan agar masyarakat tidak menyalahkan prosesi adat perkawinan Kaum Samin, dengan cara mengukur dari keyakinannya.

Terancam RUU
Peneliti masyarakat Samin dan Fenomena tersebut mengemuka dalam seminar bedah buku Nihilisasi Peran Negara, Potret perkawinan Samin, Moch Rosyid mengatakan, adat perkawinan yang dilakukan Kaum Samin juga terancam oleh RUU peradilan agama yang mengatur mengenai pernikahan siri, kawin kontrak dan poligami. “RUU tersebut mengancam adat perkawinan penganut aliran kepercayaan lokal, termasuk Kaum Samin,” katanya.
Latar belakang munculnya RUU tersebut, menurut Rosyid, dilatarbelakangi oleh praktik kawin kontrak (nikah Mut’ah) di Bogor.  Di mana praktik seperti ini merugikan pihak perempuan. “Khan berbeda dengan Kuam Samin. Mereka sudah saling percaya secara lisan, bahkan tidak mengenal poligami,” katanya.
Perkawinan Kaum Samin bagi Rosyid, merupakan kekayaan adat lokal (Local Wisdom) yang perlu dilindungi oleh negara. Pengalaman penelitian yang dilakukan Rosydi sejak tahun 2004 menunjukkan perkawinan Kaum Samin  memiliki keunikan tersendiri. Prosesi perkawinan hampir memiliki kesamaan dengan mayoritas masyarakat.  Perkawinan dimulai dari Nyumuk, Ngendek, Nyuwito, Paseksen,  dan Tingkep. Dalam adat perkawinan umumnya, Nyumuk sama dengan pinangan, sementara Ngendek adalah untuk menyebut tukar cincin. “Perkawinan Kaum Samin tidak jauh berbeda dengan prosesi perkawinan mayoritas masyarakat,” tegasnya.
Hasil penelitian secara live in yang dilakukann oleh Rosyid juga tidak membuktikan anggapan negatif bahwa Kaum Samin identik dengan sikap bergalagak bodoh. “Sikap mbodoni Kaum Samin hanya kepada penjajah Belanda. Bahkan sebagai minoritas, sebagian dari mereka malah dipercaya oleh mayoritas warga yang bukan Samin untuk menjadi ketua rukun warga setempat,” pungkasnya. (Farih/Hoer, Portal)

Info Kopertis Wilayah VI

Info Dikti

Tajug

Sinergi Penguatan UMKM Menghadapi MEA

Oleh Dr. Zainuri, MM.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Betapa tidak, pada 2011, PDB dari sektor UMKM mencapai 56,6 % dan menyerap 97 % dari tenaga kerja nasional (BPS, 2012 ).


UMK Menghadapi Tantangan Global

Dr. A. Hilal Madjdi, M.Pd.

Universitas Muria  Kudus (UMK) memilii Identitas dan kepribadian yang termanifestasi dalam jargon “Culture University”. Pemaknaan “Culture University”, mengarah pada bagaimana UMK mengembangkan kebajikan (excellent) yang direalisasikan dalam kegiatan Tri  Dharma Perguruan Tinggi, dengan merujuk pada nilai-nilai dan kebajikan wilayah, berbekal “local wisdom” dan “local norms” yang dikenal luas masyarakat Kudus, yakni Laku Bagus, Pintar Mengaji, dan Pandai Berdagang (Gusjigang).


Urgensi Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi

Oleh Dr. Suparnyo, SH. MS.

Alinea keempat  Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, antara lain menyebutkan, tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Pengunjung

00562455
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
2802
2835
2802
535455
104799
106077
562455

IP: 54.145.130.116
Jam Server: 2015-03-29 23:01:48

Kami memiliki 46 tamu online

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Alumni SI
Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top